Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Fave Hotel Banjarmasin Pada tanggal 17-20 Oktober 2023, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa di Fave Hotel Banjarmasin. Acara ini dihadiri oleh Pambakal Bawahan Seberang, Ketua TP PKK, anggota BPD, dan Kaur Keuangan.
Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para aparatur pemerintahan desa serta pengurus kelembagaan desa. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan pemerintahan desa dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selama pelatihan, peserta akan mendapatkan materi-materi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka, seperti manajemen administrasi pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, akan ada juga sesi diskusi dan studi kasus untuk memperdalam pemahaman dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Diharapkan bahwa pelatihan ini akan memberikan manfaat nyata bagi peserta dan nantinya akan terlihat dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa-desa mereka. Pemerintahan desa yang memiliki aparatur yang kompeten dan berpengetahuan luas akan mampu merumuskan kebijakan yang lebih baik, mengelola sumber daya dengan efisien, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Sebagai penyelenggara, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk terus menyelenggarakan pelatihan semacam ini guna mendukung pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Dengan adanya peningkatan kapasitas ini, diharapkan desa-desa dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pelatihan ini merupakan langkah positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa. Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan pelatihan seperti ini akan menjadi langkah awal dalam menuju pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
.jpg)
