Rabu, 23 September 2026. Pemerintah Desa Tanah Abang melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2027. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan pemerintah desa, BPD, serta unsur masyarakat.
Musyawarah Desa tersebut turut dihadiri oleh Camat Mataraman, Pemerintah Desa Tanah Abang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan masyarakat Desa Tanah Abang.
Dalam Musdes, berbagai usulan pembangunan dan kebutuhan masyarakat dibahas untuk menentukan skala prioritas yang akan dituangkan dalam RKP Desa Tahun 2027. Penetapan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kondisi pembangunan di Desa Tanah Abang.
Adapun beberapa prioritas pembangunan dan kegiatan Desa Tanah Abang Tahun 2027 yang dibahas dan ditetapkan meliputi:
1. Pembangunan Jembatan RT 04
2.Pembangunan Sumur RT 03
3.Pembangunan Tandon RT 04
4.Pembuatan Tutup Sumur PAUD
5.Pembangunan Pagar TK-A
6.Rehabilitasi Lapangan Bola Voli
7.Perbaikan Jalan Usaha Tani RT 04 sepanjang 200 meter
8.Pengadaan Keranjang Sampah
9.Pemasangan Batapres Halaman PAUD
10.Pemeliharaan Mobil BPK
Melalui Musyawarah Desa ini, Pemerintah Desa bersama BPD dan masyarakat menyepakati prioritas pembangunan yang akan menjadi bagian dari RKP Desa Tahun 2027. Penetapan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan desa agar lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Desa Tanah Abang juga menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan desa membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, hasil Musdes diharapkan dapat menjadi dasar bersama dalam mewujudkan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan ditetapkannya RKP Desa Tahun 2027, Pemerintah Desa Tanah Abang berkomitmen untuk melaksanakan program pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah disepakati serta memperhatikan kemampuan dan ketentuan pengelolaan keuangan desa.