Heading Title
Pelatihan Penguatan Kapasitas Pengurus Sekolah Lapang Desa Simpang Tiga Sebagai Desa Inklusif
Desa Simpang Tiga menjadi pusat perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas hidup warganya dan mencegah terjadinya marginalisasi, berkat kerjasama yang erat antara Nahdlatul Ulama (NU), Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU (Lakpasdem NU), dan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunasan Desa (P3PD). Kerjasama ini meliputi pelatihan penguatan kapasitas pengurus sekolah lapang desa, dengan fokus pada upaya menjadikan Desa Simpang Tiga sebagai desa inklusif.
Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 4 Oktober 2023 ini dihadiri oleh camat mataraman yang diwakili oleh Kasi Pemerintahan, Pendamping Desa Inklusif, Pendamping Lokal Desa, Pambakal Simpang Tiga beserta aparatur desanya, Tenaga Ahli dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Ibu Rifana selaku nara sumber, kader dan peserta pelatihan.
Desa inklusif adalah konsep yang mengutamakan keberagaman dan keadilan sosial, serta menciptakan lingkungan yang ramah bagi seluruh warganya, termasuk mereka yang berkebutuh..
MARTAPURA,- Inspektur Daerah Kabupaten Banjar Mohammad Riza Dauly mengatakan, saat ini sedang dilakukan tahapan Survey Penilaian Integritas (SPI) di seluruh Indonesia termasuk Pemerintah Kabupaten Banjar. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembina pada Apel Kerja Gabungan lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar, dihalaman Kantor Bupati Banjar, Martapura Senin (9/10/2023) pagi.
SPI merupakan survey yang dapat digunakan sebagai alat ukur obyektif untuk memetakan capaian dan kemajuan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan responden terdiri dari unsur internal instansi, pihak eksternal sebagai pengguna layanan dan dari kalangan ahli.
Riza Dauly meminta kepada para ASN apabila ada menerima SMS SPI centang hijau untuk mengisinya, karena itu adalah bagian dari SPI di Indonesia khususnya di Kabupaten Banjar.
“Adapun penilaian SPI meliputi transparansi dan integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM, perizinan, pengelolaan anggar..
ASTAMBUL,- Kekeringan dan sulit mendapatkan air bersih di 26 desa di Kabupaten Banjar masih dirasakan warga. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus berupaya mendistribusikan air bersih sesuai jadwal disamping menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Menggunakan armada truk tangki berkapasitas 5.000 liter, tim BPBD suplai air bersih ke Desa Pingaran Ulu RT 09 Kecamatan Astambul, Minggu (8/10/2023) malam. Suplai air dilakukan di empat titik, baik pada tandon pinjam pakai milik BPBD dan pada tempat tampung air warga yang antre untuk mendapatkan air bersih.
Warga setempat sudah terlihat menaruh tempat penampungan air yang mereka bawa dari rumah sebelum tim BPBD tiba. Antrean berlangsung tertib hingga warga yang benar-benar memerlukan air bersih kebagian dan membawa pulang air bersihnya.
Nisrianto Ketua RT 9 mengatakan sumur milik warga sudah tidak bisa dipakai lantaran kering sudah berlangsung sekitar tiga bulan membuat warganya sedikit ..
Pada tanggal 26 September, Kantor Desa Lok Tamu menjadi saksi dari kunjungan penting oleh DJP Perpajakan Banjarbaru. Acara ini dihadiri oleh Pembakal dan aparat desa dalam rangka memberikan pemahaman dan informasi terkait pajak kepada warga desa yang merupakan wajib pajak.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya DJP Perpajakan Banjarbaru untuk meningkatkan kesadaran pajak dan pemahaman tentang kewajiban pajak di kalangan masyarakat desa. Para peserta, terutama warga yang memiliki kewajiban pajak, mendapat kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan perwakilan DJP Perpajakan Banjarbaru.
Selama kunjungan ini, pembicaraan yang informatif dan edukatif diadakan untuk menjelaskan berbagai aspek terkait pajak, termasuk cara menghitung, waktu pembayaran, serta manfaat yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban pajak.
Kehadiran DJP Perpajakan Banjarbaru di Kantor Desa Lok Tamu juga memungkinkan warga desa untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi langsung tentang hal-hal terkait ..
Penyerahan Bantuan Pangan CBP 2023 dari Pemerintah Pusat di Kantor Desa Loktamu
Pada tanggal 26 September 2023, di Kantor Desa Loktamu, sebuah momen bersejarah terjadi dengan diadakannya acara penyerahan Bantuan Pangan Cukup dan Bergizi (CBP) 2023 oleh Pemerintah Pusat. Acara ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.
Bantuan Pangan CBP 2023 merupakan inisiatif pemerintah untuk memastikan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup dan bergizi. Program ini memiliki tujuan utama untuk mengatasi masalah kelaparan dan kekurangan gizi di berbagai daerah, termasuk Desa Loktamu.
Acara penyerahan ini dihadiri oleh para pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, serta warga Desa Loktamu yang menerima manfaat dari program ini. Suasana penuh kebahagiaan terlihat saat warga menerima bantuan pangan yang akan membantu memenuhi kebutuhan pokok mereka.
Pemerintah pusat, melalui program Bantuan Pangan CBP, telah berkomitmen untuk menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh negeri. Ini adalah langkah positif ..
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa Lok Tamu (RKPDes) Tahun Anggaran 2024 dan DU RKP 2025
Jum’at (06/10/2023) pukul 09.00 pagi Camat Mataraman yang diwakilkan Kasi Kesejahteraan Sosial Ibu Zamrut, S.Pi dan Kasi Pemerintahan Bapak Agus Susanto, S.AP menghadiri kegiatan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa Lok Tamu (RKPDes) Tahun Anggaran 2024 dan DU RKP 2025 yang bertempat di Rumah Pambakal Desa Lok Tamu.
Dihadiri juga oleh Kapolsek Mataraman, Danramil Astambul Mataraman, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa, Bidan Desa Lok Tamu, Kader KPM, Kader Posyandu, SelurKetua RT Desa Lok Tamu, Perwakilan Guru TK Alqur’an/TK Pagi dan TK PAUD, Tokoh Masyarakat Desa Lok Tamu.
Adapun Kegiatan ini merupakan wadah dalam menampung setiap usulan dari masyarakat yang kemudian diakomidir oleh Pemerintah Desa untuk selanjutnya dibuat kebutuhan skala prioritas pelaksanaan program tersebut yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, adapun kegiatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada, untuk yang belum terlaksana akan diusulkan lagi dalam proses pengajuan s..