MARTAPURA – Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar yang kita dihadapi, kami memahami bahwa upaya ini membutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, pemilik usaha dan masyarakat. Oleh karena itu rakor ini menjadi moment penting bagi kita untuk memperkuat sinergi, mengevaluasi program-program serta merumuskan langkah-langkah terbaik kedepan.
Sambutan tersebut disampaikan Wakil Bupati Banjar yang juga selaku Ketua TKPK, Habib Idrus Al Habsyi, yang sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang), Senin (23/12/2024) pagi, di Aula Barakat Martapura.
Didampingi Sekretaris Daerah HM Hilman dan Kepala Bappedalitbang Nashrullah Shadiq, Wakil Bupati Banjar mengimbau kepada seluruh perangkat daerah dan lintas sektor untuk meningkatkan upaya dan efektivitas bekerja bersama. Mengambil langkah-langkah strategis sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing masing untuk melakukan penanggulangan kemiskinan dengan memastikan ketepatan sasaran serta kolaborasi multi sektor di Kabupaten Banjar.
“Melalui rakor ini saya juga mengimbau kepada seluruh peserta untuk menyampaikan progres dan rencana aksinya sesuai tupoksi, baik dalam hal intervensi maupun kebijakan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dengan output yang jelas, terukur dan tepat sasaran melalui TKPK agar dapat terjalin koordinasi dan sinkronisasi data sektoral yang lebih baik,”
Sekda Banjar, HM Hilman, menambahkan bahwa diakhir tahun ini intinya kita melakukan evaluasi atas apa yang sudah kita lakukan dan nantinya akan menjadi bahan laporan dokumen penanggulangan kemiskinan daerah.
Senada dengan Wakil Bupati, “Penanggulangan kemiskinan aalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tugas dan fungsi kita untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan tersebut” jelas HM Hilman.
Sementara itu Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar Nashrullah Shadiq dalam laporannya mengungkapkan bahwa data terbaru menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar berada di angka kemiskinan terendah se-Kalsel pada tahun 2024 yakni 2,36 persen. Akan tetapi dari segi jumlah penduduk masih banyak terdapat masyarakat berada di bawah garis kemiskinan.
“Beberapa faktor pendorong dan penghambat pengentasan kemiskinan di antaranya akses pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dan peluang kerja menjadi fokus utama yang harus diselesaikan bersama,” pungkasnya.
Selain diskusi dan evaluasi, kegiatan ini juga diwarnai dengan pemberian penghargaan kepada instansi dan lintas sektor yang berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Beberapa penghargaan yang diberikan, antara lain:
Strategi utama peningkatan kemitraan dan kerja sama kepada Baznas Kabupaten Banjar, Forum CSR Kabupaten Banjar, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa.
Strategi utama penurunan jumlah kantong kemiskinan kepada Dinas PUPRP, DisperkimLH, Dishub, Disdukcapil, dan DPMPTSP.
Strategi utama peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat kepada Disnakertrans, Disbudporapar, DKUMPP, Dinas Pertanian, DKPP, dan DPMD.
Strategi utama pengurangan beban pengeluaran masyarakat kepada Dinas Sosial P3AP2KB, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan BPBD.
Penghargaan khusus juga diberikan kepada Sekretariat TKPK Kabupaten Banjar atas keberhasilan meraih peringkat kedua dalam kinerja penanggulangan kemiskinan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang diterima Kepala Bappedalitbang, Nashrullah Shadiq.
Acara diakhiri dengan foto bersama para penerima penghargaan dan seluruh peserta Rakor sebagai simbol komitmen bersama untuk terus mengupayakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banjar.(Ione/Bappedalitbang)
Source:: BAPPEDA
