Martapura – Dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah makan dilaksanakan secara daring rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi, Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan pada kamis (14/12/2023) bertempat di aula Bauntung Bappedalitbang. Kegiatan di pimpin oleh Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan dihadiri SKPD terkait yang berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan.
Sihabudin menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk mengetahui keberhasilan dan dinamika pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah.
Ada beberapa fokus pertanyaan dalam evaluasi yang dilakukan oleh Tim TKPK Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu bagaimana Kabupaten Banjar menerapkan tiga strategi percepatan pengentasan kemiskinan dengan menerapkan pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
SKPD yang berhadir diminta menjelaskan program kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing sektor dan seperti apa dampaknya terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Banjar.
disampaikan juga oleh dinas kesehatan bahwa pada tahun 2023 UHC kabupaten banjar mencapai 95% tentunya ini akan cukup berdampak signifikan untuk perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Dari hasil evaluasi ada beberapa catatan yang diberikan oleh Tim TKPK Provinsi Kalimantan Selatan terutama masalah kolaborasi antar SKPD untuk mencapai target penurunan kemiskinan di Kabupaten Banjar. Untuk Mengurangi Pengeluaran: Belum Adanya Bantuan Subsidi untuk Pembayaran Listrik, PDAM bagi Masyarakat Miskin dan Kolaborasi Kegiatan antar SKPD masih belum kuat atau belum terpetakan sepenuhnya.
Sihabudin menambahkan akan dilakukan Mapping Program dan Kegiatan guna Pelaksanaan Percepatan penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Banjar, Verifikasi dan Validasi Data Pensasaran P3KE dan Pembuatan SK Pensasaran oleh Bupati atau Walikota, Kolaborasi dan Sinergitas Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di wilayah Kabupaten (Antar SKPD dan Instansi Vertikal), Laporan P3KE oleh Pemda Kepada Gubernur Kalimantan Selatan. (Bappedalitbang)
Source:: BAPPEDA