MARTAPURA – Dalam rangka persiapan penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah atau IPKD. Bappedalitbang Banjar menggelar kegiatan rapat koordinasi teknis melibatkan Bappedalitbang, BPKPAD, dan DKISP Kabupaten Banjar dipimpin Kabid Litbang dan Inovasi Lily Agustriana, Senin (23/10/2023) di aula Bauntung Baappedalitbang Banjar.
Disampaikan Kabid yang akrab disapa Lily, IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Aturan ini ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengeolaan Keuangan Daerah.
“Pengukuran IPKD bertujuan untuk mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu, memacu dan memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, melakukan publikasi atas hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dll” ujar Lily.
Sementara itu operator penginputan IPKD, Kasubbid Perencanaan Daereah Fariha Rizka Yumita, menjelaskan bahwa berdasarkan pengukuran IPKD Tahun 2021, Kabupaten Banjar mempeeroleh nilai 62,658 dengan kategori Perlu Perbaikan. Jika dilihat per Dimensi, masih terdapat nilai per dimensi yang masih rendah, diantaranya pada dimensi 1, dimensi 3 dan dimensi 5, yaitu di bawah rata-rata (jika dibandingkan dengan skor daerah lain pada klaster sedang).
“Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD satu tahun sebelum tahun berjalan,” ungkap Rizka.
Dari rapat koordinasi ini diharapkan penginputan dapat berjalan lancar dan hasil yang diperoleh lebih baik dari tahun sebelumnya serta dapat ditentukan strategi yang diperlukan guna meningkatkan IPKD.(Bappedalitbang)
Source:: BAPPEDA